sejahteranegriku

  STAFSUS JOKOWI PASTIKAN KUHP BARU TETAP MENJAMIN KEMERDEKAAN PERS   Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menepis tudingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam kebebasan pers. Dini menilai tidak ada yang berubah terkait kebebasan pers di Indonesia meski hadirnya KUHP baru.   "Mekanisme penyelesaian sengketa terkait pers tetap melalui Dewan Pers. Jika ada keberatan terhadap suatu pemberitaan media yang terdaftar di Dewan Pers, penyelesaiannya melalui mediasi Dewan Pers. Sejauh ini Mahkamah Agung konsisten menerapkan hal ini dalam perkara pidana maupun perdata yang menyangkut media. Jadi teman-teman wartawan tidak perlu khawatir dikriminalisasi," kata Dini dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).   Menurut Dini, salah satu elemen penting yang tertera di UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pun telah diadopsi di KUHP baru. Hal itu terkait Pasal 6 di UU Pers yang menjamin soal kritik sebagai bagian dari pengawasan dan tidak bisa ...

  Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyelenggarakan Dialog Publik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Selasa (27/09/2022). Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut digelar secara daring yang dipusatkan di Bali Dynasty Resort, Bali.   Dini mengatakan bahwa RKUHP membawa semangat pembaharuan sehingga aturan-aturan KUHP bisa menjadi aturan yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.   “RKUHP, di antara semua yang ada, adalah aturan yang cukup fundamental dan cukup mendasar dan menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena ia menjadi pedoman perilaku yang memberikan sanksi sekaligus perlindungan atas hal-hal apa yang baik atau yang boleh dilakukan dan juga hal-hal apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dini.   Dini meyakini, semangat pembaruan dan upaya pemerintah untuk menjadikan KUHP menjadi aturan yang lebih baik tidak akan ...