TOK! KPK TAHAN POLITIKUS PKB REYNA USMAN DI KASUS KORUPSI KEMENAKER


 

TOK! KPK TAHAN POLITIKUS PKB REYNA USMAN DI KASUS KORUPSI KEMENAKER

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. Kedua pejabat itu adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta.

 

Reyna diketahui merupakan Wakil Ketua PKB Bali. Namun, saat ini tercatat sebagai calon anggota DPR RI dari Gorontalo.

 

Selain dua pejabat ini, KPK juga menetapkan seorang swasta, Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia menjadi tersangka.

 

"Hari ini setelah melalui berbagai proses mulai dari penerimaan laporan, hingga penyelidikan kami mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan kami mengumumkan pelaku atau tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

 

Alex mengatakan atas dasar kebutuhan penyidikan Reyna dan Nyoman Darmanta akan langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Alex mengingatkan satu tersangka lainnya, yaitu Karunia agar kooperatif ketika dipanggil oleh lembaganya.

 

Alex menuturkan kasus yang menjerat tiga tersangka ini bermula pada 2012. Ketika itu dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI, Kemnaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

 

Reyna selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Sementara Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).

 

Pada Maret 2012, Reyna, Nyoman dan Karunia bertemu menyusun Harga Perkiraan Sendiri untuk proyek ini. Pertemuan itu juga menyepakati proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Karunia.

 

Alex mengatakan penyidik menduga sejak awal lelang proyek ini sudah dikondisikan untuk memenangkan perusahaan milik Karunia. Karunia diduga bahkan menyiapkan dua perusahaan yang seolah-olah bersaing mengikuti lelang proyek ini.

 

"Pengkondisian diketahui sepenuhnya oleh IND (Nyoman) dan RU (Reyna)," kata Alex.

 

Alex mengatakan karena adanya kongkalikong tersebut, pelaksanaan proyek menjadi tidak maksimal. Dia mengatakan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah kerja, di antaranya komposisi software dan hardware.

 

Meski pekerjaannya tidak rampung, namun Nyoman selaku PPK tetap memerintahkan pembayaran untuk Karunia tetap dilunasi 100%.

 

"Kondisi faktual dimaksud belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis penempatan TKI di Malaysia dan Arab Saudi," kata Alex.

 

Alex mengatakan dari penghitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 17,6 miliar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FACHRUL RAZI BENARKAN PRABOWO SUBIANTO PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT

Gambar
  FACHRUL RAZI BENARKAN PRABOWO SUBIANTO PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT   Keluarga korban pelanggaran HAM dan sejumlah LSM mendesak presiden Joko Widodo mencopot Prabowo Subianto dari jabatan menteri pertahanan.   Seorang korban kekerasan peristiwa 1965, Bejo Untung, mengatakan kecewa terhadap Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, pengangkatan Prabowo sebagai terduga pelanggar HAM membuat pesimistis kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan di era Jokowi. Karena itu, ia mendesak presiden segera mencopot Prabowo dari kursi menteri.   "Betul-betul kecewa berat atas diumumkannya kabinet Jokowi dimana terduga pelanggar HAM berat yaitu Prabowo masuk dalam jajaran kabinet. Bahkan masuk dalam posisi penting yaitu menteri pertahanan," jelas Bejo Untung di kantor KontraS, Kamis (24/10).   Kendati demikian, Bejo mengatakan masih menyisahkan harapan kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut akan membuka kas...
Baca selengkapnya

GANJAR PRANOWO TERIMA KUNJUNGAN DUTA BESAR SINGAPURA UNTUK INDONESIA

Gambar
  GANJAR PRANOWO TERIMA KUNJUNGAN DUTA BESAR SINGAPURA UNTUK INDONESIA   Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Foong Seng, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Rabu (12/4/2023). Keduanya mendiskusikan beberapa hal terkait keberlanjutan kerja sama dalam bidang ekonomi di Jawa Tengah, termasuk potensi kerja sama green energy.   “Ini kunjungan pertama saya ke Jawa Tengah, di Semarang. Kami berdiskusi banyak hal tentang masa depan dari kedua negara, dan kerja sama yang sudah berjalan, termasuk potensi kerja sama lebih lanjut di beberapa hal, seperti energi terbarukan dan keberlanjutan ekonomi,” kata Dubes Singapura untuk Indonesia, Kwok Foong Seng, seusai bertemu Ganjar Pranowo.   Kwok mengatakan, Singapura dan Jawa Tengah memiliki hubungan spesial. Di antaranya hubungan kerja sama bidang industri, di mana ada perusahaan asal Singapura yang memiliki pabrik di Kendal Industrial Park. Ia juga mengapresias...
Baca selengkapnya

ISU KUDETA JADI ALASAN PRABOWO DIPECAT DARI PANGKOSTRAD

Gambar
                            ISU KUDETA JADI ALASAN PRABOWO DIPECAT DARI PANGKOSTRAD   Capres Prabowo Subianto menghadiri acara deklarasi orasi dukungan Garda Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta. Dalam orasinya, Prabowo bercerita tentang kehebatannya yang bisa saja melakukan kudeta terhadap Presiden RI ke-3 BJ Habibie pada 1998 yang lalu.   Prabowo mengatakan, buka perkara sulit untuk melakukan kudeta dan menjadikan dirinya sebagai presiden RI setelah mantan mertuanya, Soeharto mengundurkan diri. Namun hal itu tidak dilakukan, sebab dirinya patuh kepada UUD 1945.   "Saya mantan Pangkostrad, tiga bintang, batalion saya pimpin 34 batalion, kalau mau kudeta bisa waktu itu, tapi tidak mau karena patuh pada UUD," ujar Prabowo di lokasi, Selasa (10/6).   Sementara pada Pilpres 2014 kali ini Prabowo ingin memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga dia mencalonkan diri sebagai presiden dan meminta...
Baca selengkapnya