FACHRUL RAZI BENARKAN PRABOWO SUBIANTO PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT


 

FACHRUL RAZI BENARKAN PRABOWO SUBIANTO PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT

 

Keluarga korban pelanggaran HAM dan sejumlah LSM mendesak presiden Joko Widodo mencopot Prabowo Subianto dari jabatan menteri pertahanan.

 

Seorang korban kekerasan peristiwa 1965, Bejo Untung, mengatakan kecewa terhadap Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, pengangkatan Prabowo sebagai terduga pelanggar HAM membuat pesimistis kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan di era Jokowi. Karena itu, ia mendesak presiden segera mencopot Prabowo dari kursi menteri.

 

"Betul-betul kecewa berat atas diumumkannya kabinet Jokowi dimana terduga pelanggar HAM berat yaitu Prabowo masuk dalam jajaran kabinet. Bahkan masuk dalam posisi penting yaitu menteri pertahanan," jelas Bejo Untung di kantor KontraS, Kamis (24/10).

 

Kendati demikian, Bejo mengatakan masih menyisahkan harapan kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut akan membuka kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia mendukung pernyataan Mahfud tersebut untuk segera dilakukan sebelum dijegal oleh menteri lainnya.

 

Sumarsih, ibu Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, korban penembakan saat Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998, menilai Jokowi telah mengecewakan keluarga korban sebanyak dua kali. Pertama yaitu saat mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam dan kedua kini mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahanan.

 

"Kalau menurut saya Pak Jokowi ini semakin jauh dari sila kedua butir Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab," jelas Sumarsih.

 

Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM juga menyebut keputusan administratif Dewan Kehormatan Perwira (DKP) melalui surat No.KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998 yang memberhentikan Prabowo dari dinas militer juga semakin menguatkan keterlibatan Prabowo. Selain itu, nama Prabowo juga terdapat dalam laporan penyelidikan Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Sayangnya Prabowo terus mangkir ketika beberapa kali dipanggil untuk memberikan kesaksian.

 

Sementara Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pengangkatan Prabowo yang merupakan terduga pelanggar HAM bukanlah hal yang sepele. Keputusan Jokowi ini, kata dia, sama halnya telah menutup keran bagi korban dan keluarga HAM dalam mencari keadilan.

 

Selain itu, kata Isnur, Prabowo juga berpotensi membuat beberapa capaian reformasi di kementerian pertahanan menjadi mundur. Ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Prabowo saat kampanye pemilu presiden lalu yang memiliki kebijakan tidak jauh berbeda dengan orde baru.

 

"Pak Jokowi di lima tahun terakhir jelas gagal memenuhi janjinya di nawacita untuk membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau. Sekarang Pak Jokowi memberikan gambaran jelas bahwa lima tahun ke depan tidak akan mengungkap kasus ini lagi," jelas Isnur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GANJAR PRANOWO TERIMA KUNJUNGAN DUTA BESAR SINGAPURA UNTUK INDONESIA

Gambar
  GANJAR PRANOWO TERIMA KUNJUNGAN DUTA BESAR SINGAPURA UNTUK INDONESIA   Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Foong Seng, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Rabu (12/4/2023). Keduanya mendiskusikan beberapa hal terkait keberlanjutan kerja sama dalam bidang ekonomi di Jawa Tengah, termasuk potensi kerja sama green energy.   “Ini kunjungan pertama saya ke Jawa Tengah, di Semarang. Kami berdiskusi banyak hal tentang masa depan dari kedua negara, dan kerja sama yang sudah berjalan, termasuk potensi kerja sama lebih lanjut di beberapa hal, seperti energi terbarukan dan keberlanjutan ekonomi,” kata Dubes Singapura untuk Indonesia, Kwok Foong Seng, seusai bertemu Ganjar Pranowo.   Kwok mengatakan, Singapura dan Jawa Tengah memiliki hubungan spesial. Di antaranya hubungan kerja sama bidang industri, di mana ada perusahaan asal Singapura yang memiliki pabrik di Kendal Industrial Park. Ia juga mengapresias...
Baca selengkapnya

ISU KUDETA JADI ALASAN PRABOWO DIPECAT DARI PANGKOSTRAD

Gambar
                            ISU KUDETA JADI ALASAN PRABOWO DIPECAT DARI PANGKOSTRAD   Capres Prabowo Subianto menghadiri acara deklarasi orasi dukungan Garda Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta. Dalam orasinya, Prabowo bercerita tentang kehebatannya yang bisa saja melakukan kudeta terhadap Presiden RI ke-3 BJ Habibie pada 1998 yang lalu.   Prabowo mengatakan, buka perkara sulit untuk melakukan kudeta dan menjadikan dirinya sebagai presiden RI setelah mantan mertuanya, Soeharto mengundurkan diri. Namun hal itu tidak dilakukan, sebab dirinya patuh kepada UUD 1945.   "Saya mantan Pangkostrad, tiga bintang, batalion saya pimpin 34 batalion, kalau mau kudeta bisa waktu itu, tapi tidak mau karena patuh pada UUD," ujar Prabowo di lokasi, Selasa (10/6).   Sementara pada Pilpres 2014 kali ini Prabowo ingin memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga dia mencalonkan diri sebagai presiden dan meminta...
Baca selengkapnya