AMBIYARR!! DEMOKRAT ANCAM TINGGALKAN KOALISI DI BULAN JUNI

                               



AMBIYARR!! DEMOKRAT ANCAM TINGGALKAN KOALISI DI BULAN JUNI

 

Partai Demokrat akan memikirkan opsi lain jika Koalisi Perubahan tak kunjung mendeklarasikan capres dan cawapres pada Juni 2023. Demokrat menduga, itu menjadi salah satu penyebab turunnya elektabilitas partai versi Litbang Kompas.

 

"Mungkin hipotesanya soal koalisi, kalau koalisi segera terbentuk, maksudnya capres-cawapresnya deklarasi, kalau menurut survei Kompas ini kan ada kemungkinan partai Demokrat dan pendukung Koalisi Perubahan akan naik, tapi juga masih hipotesa mengandaikan bahwa itu ada coattail effect," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dilansir dari detikNews, Selasa (23/5/2023).

 

Andi Arief menyebut pihaknya memberi target agar Koalisi Perubahan deklarasi di bulan Juni 2023. Menurutnya, Demokrat akan mulai memikirkan opsi lain jika tak kunjung ada deklarasi.

 

"Sedang kita pelajari dan memang kami menargetkan bulan Juni akan ada deklarasi, kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti NasDem, PKS dan Demokrat. Ya artinya bahwa kemungkinan-kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan," ucapnya.

 

Namun demikian, Andi Arief menyebut pihaknya juga masih mempelajari alasan Demokrat mengalami penurunan elektabilitas. Dia heran dengan fakta tersebut lantaran Demokrat tidak pernah melakukan kesalahan.

 

"Ini sedang kita pelajari bersama karena penurunan ini tentu pasti ada penyebabnya ya, sedang kami pelajari. Rasanya kami tidak banyak lakukan kesalahan, kecuali memang koalisi memang belum terbentuk," ujar dia.

 

Survei Litbang Kompas

Dilihat detikcom, Selasa (23/5), Litbang Kompas merilis hasil survei tren elektabilitas partai politik pada 2023. Posisi tiga teratas ditempati oleh PDIP, Gerindra, dan Demokrat.

 

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

 

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error penelitian +-2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

 

Berikut hasil survei pada Januari dan Mei 2023:

 

Januari:

PDIP 22,9%

Gerindra 14,3&

Demokrat 8,7%

Golkar 9,0%

NasDem 7,3%

PKB 6,1%

PKS 4,8%

PAN 1,6%

Perindo 4,1%

PPP 2,3%

Hanura 0,5%

PBB 0,5%

PSI 0,5%

Gelora 0,4%

Buruh 0,1%

Garuda 0,0%

Ummat 0,0%

PKN 0,0%

Tidak tahu/tidak jawab 16,9%

 

Mei:

PDIP 23,3%

Gerindra 18,6&

Demokrat 8,0%

Golkar 7,3%

NasDem 6,3%

PKB 5,5%

PKS 3,8%

PAN 3,2%

Perindo 3,1%

PPP 2,9%

Hanura 0,6%

PBB 0,4%

PSI 0,3%

Gelora 0,3%

Buruh 0,3%

Garuda 0,2%

Ummat 0,1%

PKN 0,0%

Tidak tahu/tidak jawab 15,8%.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA

Gambar
                             SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA   Proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kalijodo yang diinisiasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal segera difungsikan kembali oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.   Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, RPTRA merupakan tempat yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lintas status sosial.   Karena itu, Gilbert menyesalkan eks Gubernur Anies Baswedan yang mengganti nama program RPTRA jadi Taman Maju Bersama tapi malah tak merawat RPTRA Kalijodo sehingga terbengkalai begitu saja dalam waktu lama.   "Di ruang publik seperti RPTRA, semua sama. Sayang namanya diubah Anies, tapi terlantar (terbengkalai). Sudah waktunya RPTRA jadi ruang publik semua orang, seperti di semua kota negara maju," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (
Baca selengkapnya

Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam

Gambar
  Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam   Karena menganggap Jakpro lebih dulu melakukan pelanggaran. Sekelompok warga kampung susun bayam mengklaim apa yang menurut mereka menjadi hak dan telah dijanjikan oleh Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya Mereka memutuskan memaksa masuk kampung susun yang baru dibangun bersama kompleks Jakarta International Stadium (JIS)   Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara Muhammad Furqon yang juga termasuk di antara sekelompok warga membobol dan menghuni paksa sejumlah unit hunian di Kampung Susun Bayam.menanggapi pelaporan ke polisi oleh PT Jakarta Propertindo. Furqon merujuk janji pemberian kunci unit pada awal 2023 yang belum kunjung ditepati.   “Kalau mereka tidak mengajari (melanggar) ya kami tidak begini. Kami warga binaan ikut peraturan,” kata Furqon saat ditemui di Kampung Susun Bayam pada Kamis, 14 Desember 2023. Dia melanjut
Baca selengkapnya

BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK

Gambar
  BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023. Ia memastikan antisipasi kepadatan arus lalu lintas dan masyarakat di Pelabuhan Merak sudah disiapkan dengan baik.   "Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap," ujar Jokowi usai peninjauan, Senin (11/4/2023).   Jokowi mengatakan, pada tahun lalu terjadi berbagai permasalahan arus mudik di Jalur Cikuasa Atas dan Bawah menuju Pelabuhan Merak. Selain itu, kapasitas kapal pun juga tak mencukupi.   Karena itu, ia berharap persiapan layanan mudik pada tahun ini dilakukan dengan baik sehingga masalah-masalah tersebut tak kembali terjadi. "Kita ingat tahun lalu di
Baca selengkapnya