JOKOWI MINTA ANGGARANNYA DIALIHKAN UNTUK SANTUNAN FAKIR MISKIN

                            


 

JOKOWI MINTA ANGGARANNYA DIALIHKAN UNTUK SANTUNAN FAKIR MISKIN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat pemerintah melakukan buka bersama (bukber) di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi meminta agar anggaran yang biasa digunakan untuk bukber dialihkan untuk kegiatan lain, salah satunya menyantuni fakir miskin.

 

Dilansir dari detikNews, hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangannya persnya yang disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden Senin (27/3/2023). Imbauan ini menyusul sorotan masyarakat atas kebijakan larangan bukber kepada pejabat.

 

"Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat, tidak berlebihan dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," kata Jokowi.

 

Jokowi meminta jajaran pemerintah menyambut bulan puasa dengan spirit kesederhanaan. Menurutnya, ada banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan.

 

"Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," tuturnya.

 

Jokowi menuturkan, saat ini gaya hidup pejabat sedang disorot masyarakat. Atas hal itulah dirinya mengeluarkan kebijakan pelarangan bukber kepada pejabat hingga ASN.

 

"Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," ujar Jokowi.

 

Jokowi pun menegaskan larangan buka puasa bersama hanya ditujukan untuk pejabat dan pegawai pemerintah. Larangan itu tidak berlaku untuk masyarakat umum.

 

"Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah non-Kementerian. Bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," tegasnya.

 

Diketahui, Larangan tentang buka puasa bersama pejabat itu sebelumnya tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

 

Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

 

Ada tiga poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya:

 

1.      Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian;

2.      Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan;

3.      Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

 

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA

Gambar
                             SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA   Proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kalijodo yang diinisiasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal segera difungsikan kembali oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.   Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, RPTRA merupakan tempat yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lintas status sosial.   Karena itu, Gilbert menyesalkan eks Gubernur Anies Baswedan yang mengganti nama program RPTRA jadi Taman Maju Bersama tapi malah tak merawat RPTRA Kalijodo sehingga terbengkalai begitu saja dalam waktu lama.   "Di ruang publik seperti RPTRA, semua sama. Sayang namanya diubah Anies, tapi terlantar (terbengkalai). Sudah waktunya RPTRA jadi ruang publik semua orang, seperti di semua kota negara maju," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (
Baca selengkapnya

Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam

Gambar
  Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam   Karena menganggap Jakpro lebih dulu melakukan pelanggaran. Sekelompok warga kampung susun bayam mengklaim apa yang menurut mereka menjadi hak dan telah dijanjikan oleh Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya Mereka memutuskan memaksa masuk kampung susun yang baru dibangun bersama kompleks Jakarta International Stadium (JIS)   Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara Muhammad Furqon yang juga termasuk di antara sekelompok warga membobol dan menghuni paksa sejumlah unit hunian di Kampung Susun Bayam.menanggapi pelaporan ke polisi oleh PT Jakarta Propertindo. Furqon merujuk janji pemberian kunci unit pada awal 2023 yang belum kunjung ditepati.   “Kalau mereka tidak mengajari (melanggar) ya kami tidak begini. Kami warga binaan ikut peraturan,” kata Furqon saat ditemui di Kampung Susun Bayam pada Kamis, 14 Desember 2023. Dia melanjut
Baca selengkapnya

BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK

Gambar
  BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023. Ia memastikan antisipasi kepadatan arus lalu lintas dan masyarakat di Pelabuhan Merak sudah disiapkan dengan baik.   "Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap," ujar Jokowi usai peninjauan, Senin (11/4/2023).   Jokowi mengatakan, pada tahun lalu terjadi berbagai permasalahan arus mudik di Jalur Cikuasa Atas dan Bawah menuju Pelabuhan Merak. Selain itu, kapasitas kapal pun juga tak mencukupi.   Karena itu, ia berharap persiapan layanan mudik pada tahun ini dilakukan dengan baik sehingga masalah-masalah tersebut tak kembali terjadi. "Kita ingat tahun lalu di
Baca selengkapnya