JAWA TENGAH BERSYUKUR, GANJAR TOLAK PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DI JATENG

               


 

JAWA TENGAH BERSYUKUR, GANJAR TOLAK PENGHAPUSAN TENAGA HONORER DI JATENG

 

Beruntung banget honorer yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah karena punya Gubernur Ganjar Pranowo.

 

Ganjar sendiri memang sangat peduli akan nasib honorer yang akan dihapus oleh pemerintah pusat.

 

Bahkan Ganjar dengan tegas menolak penghapusan honorer karena dampaknya tidak main-main bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

 

Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan kalau fungsi honorer itu sangat penting sekali di provinsi yang ia pimpin.

 

Kalau dihapus, Jawa Tengah akan kekurangan tenaga SDM di instansi bahkan merambat ke daerah-daerah lain.

 

Di Jawa Tengah sendiri, honorer sangat berperan penting dalam bidang pendidikan karena banyak diisi oleh guru honorer.

 

“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” katanya.

 

Ganjar sendiri melihat kalau negara masih belum bisa menyediakan pegawai atau SDM yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

 

Tidak heran banyak Kepala Daerah merekrut tenaga honorer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Direkrutnya tenaga honorer juga bertujuan untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap instansi pemerintah daerah.

 

“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar.

 

Ganjar sendiri ingin solusi yang ditawarkan pemerintah bisa menjawab masalah kekosongan SDM di setiap instansi pemerintah daerah.

 

Apalagi instansi yang cukup penting, seperti pendidikan yang jumlah guru honorernya lebih banyak dari guru ASN.

 

“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.

 

Ganjar ingin solusi dan inovasi yang diambil tidak membuat pelayanan publik menjadi terganggu karena inovasi yang diambil.

 

“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA

Gambar
                             SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA   Proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kalijodo yang diinisiasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal segera difungsikan kembali oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.   Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, RPTRA merupakan tempat yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lintas status sosial.   Karena itu, Gilbert menyesalkan eks Gubernur Anies Baswedan yang mengganti nama program RPTRA jadi Taman Maju Bersama tapi malah tak merawat RPTRA Kalijodo sehingga terbengkalai begitu saja dalam waktu lama.   "Di ruang publik seperti RPTRA, semua sama. Sayang namanya diubah Anies, tapi terlantar (terbengkalai). Sudah waktunya RPTRA jadi ruang publik semua orang, seperti di semua kota negara maju," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (
Baca selengkapnya

Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam

Gambar
  Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam   Karena menganggap Jakpro lebih dulu melakukan pelanggaran. Sekelompok warga kampung susun bayam mengklaim apa yang menurut mereka menjadi hak dan telah dijanjikan oleh Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya Mereka memutuskan memaksa masuk kampung susun yang baru dibangun bersama kompleks Jakarta International Stadium (JIS)   Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara Muhammad Furqon yang juga termasuk di antara sekelompok warga membobol dan menghuni paksa sejumlah unit hunian di Kampung Susun Bayam.menanggapi pelaporan ke polisi oleh PT Jakarta Propertindo. Furqon merujuk janji pemberian kunci unit pada awal 2023 yang belum kunjung ditepati.   “Kalau mereka tidak mengajari (melanggar) ya kami tidak begini. Kami warga binaan ikut peraturan,” kata Furqon saat ditemui di Kampung Susun Bayam pada Kamis, 14 Desember 2023. Dia melanjut
Baca selengkapnya

BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK

Gambar
  BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023. Ia memastikan antisipasi kepadatan arus lalu lintas dan masyarakat di Pelabuhan Merak sudah disiapkan dengan baik.   "Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap," ujar Jokowi usai peninjauan, Senin (11/4/2023).   Jokowi mengatakan, pada tahun lalu terjadi berbagai permasalahan arus mudik di Jalur Cikuasa Atas dan Bawah menuju Pelabuhan Merak. Selain itu, kapasitas kapal pun juga tak mencukupi.   Karena itu, ia berharap persiapan layanan mudik pada tahun ini dilakukan dengan baik sehingga masalah-masalah tersebut tak kembali terjadi. "Kita ingat tahun lalu di
Baca selengkapnya