TERTINGGI DI ASIA TENGGARA? JOKOWI BAKAL BANGUN TOWER BUMN DI IKN
TERTINGGI DI ASIA TENGGARA?
JOKOWI BAKAL BANGUN TOWER BUMN DI IKN
Gedung
pencakar langit setinggi 700 meter rencananya akan dibangun di Ibu kota Negara
(IKN) Nusantara. Gedung itu merupakan Tower BUMN yang disebut-sebut akan
menjadi bangunan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Dilansir
dari unggahan Instagram @alien.dc, nampak desain proposal Tower BUMN yang
dirancang oleh Alien Design Consultant berkolaborasi dengan Atkins. Bangunan
yang disebut Tower BUMN itu disebut akan menjadi titik tumpu masyarakat dari
dalam maupun luar negeri di IKN Nusantara.
BUMN Tower
ini akan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi bersama
elemen lain seperti hotel, community center, masjid, retail, museum, pusat
budaya, dan lain-lain.
Gedung
tersebut nantinya akan dilengkapi dengan teknologi transportasi canggih yang
akan mempersingkat waktu bepergian masyarakat. Di samping itu, berdasarkan
desain yang ditampilkan, Tower BUMN akan memiliki sebuah Plaza Ceremonial yang
akan menjadi pusat aktivitas masyarakat yang akan menyaksikan sebuah prosesi
upacara dan hiburan.
Tower BUMN
juga akan dilengkapi dengan kanopi raksasa yang berfungsi untuk melindungi
pengunjung yang hadir dari terik matahari dan hujan. Karyawan BUMN akan
berkantor di bangun berikat.
Ruangan
tersebut akan menjadi pusat bekerja dan hiburan untuk karyawan BUMN. Bangunan
yang digadang sebagai pusat hiburan dan edukasi masyarakat itu juga akan
menghadirkan pengalaman melihat pemandangan IKN Nusantara dari puncak gedung
setinggi 700 meter.
Masyarakat
juga dapat menginap di hotel dengan fasilitas bintang 5 dengan pemandangan dari
atas gedung pencakar langit tersebut. Diberitakan sebelumnya, pemerintah
menyebut, selain Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor lembaga tinggi
negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Badan
Pemeriksa Keuangan bakal pindah duluan ke IKN Nusantara mulai 2024.
Fungsional
Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati mengatakan
perpindahan kantor pemerintah dari Jakarta ke IKN ini dilakukan berdasarkan
urutan klaster.
"Klaster
pertama yang akan pindah ke IKN lebih dulu yakni Presiden dan Wakil Presiden,
Lembaga Tinggi Negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan
BPK," kata Hayu, dikutip dari YouTube IKN Indonesia, Rabu (23/11/2022).
Selain itu,
lanjutnya, seluruh Kementerian Koordinator mulai dari Bidang Perekonomian,
Bidang Politik Hukum dan HAM, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga
Bidang Maritim dan Investasi.
Masih di
klaster pertama, masih ada Kementerian 'Triumvirat' seperti Kemendagri,
Kemenlu, Kemenhan, K/L yang mendukung kerja Presiden-Wapres secara langsung
misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf
Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
"Karena
Triumvirat ini yang akan menjadi Plt. bila dalam kondisi yang sangat mendesak
bila presiden dan wapres berhalangan menjalan tugas sesuai dengan peraturan UUD
1945 pasal 8 ayat 3," jelasnya.
Klaster pertama
juga mencakup K/L yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja
pembangunan seperti KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, dan BPKP. Selain
itu, Kemenkominfo, KemenPUPR, dan KemenATR/BPR sebagai kementerian yang
mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN.
Dilanjutkan
dengan K/L yang mendukung penegakan hukum dan alat pertahanan seperti Mabes
TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSSN, Kejagung,
Kemenkumham, dan KPK.
"Karena
ini Ibu Kota Negara maka yang namanya pertahanan dan keamanan terhadap IKN itu
sudah harus datang duluan, bahkan pada saat H-1, Presiden sudah menetapkan
bahwa 17 Agustus 2024 pada akan ditetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara pindah
dari Jakarta ke Nusantara," tegasnya.
Komentar
Posting Komentar