JALANKAN PERINTAH JOKOWI, KEMENDAGRI CEK LANGSUNG SERAPAN ANGGARAN DAN INFLASI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus
mewanti soal pengendalian inflasi, khususnya pada tiap-tiap provinsi di seluruh
Indonesia.
Menjawab hal itu, Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) bertolak ke Sulawesi Tengah untuk memonitoring hal
tersebut.
“Tim Kemendagri ke Sulawesi Tengah untuk
mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha
Milik Daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda)
Kemendagri, Agus Fatoni di Palu, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dari siaran
pers, Minggu (23/10/2022).
Dia mengatakan, Sulawesi Tengah sudah
membuktikan capaiannya dengan memenangkan penghargaan Anugerah Layanan
Investasi 2022 yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Tercatat, provinsi tersebut menempati posisi terbaik kedua senasional dengan
nilai investasi sebanyak Rp70,41 triliun.
“Perolehan ini merupakan perolehan
tertinggi diluar Pulau Jawa. Kami memberikan ucapan selamat, kepada Bapak
Gubernur yang telah menerima penghargaan dibidang investasi, nomor dua
diseluruh Indonesia,” bangga Fatoni.
Laporan
Realisasi Anggaran
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) hingga 15 Oktober 2022, data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah TA 2022 adalah sebesar Rp12.109,10 Miliar atau 60,30% dari
total anggaran pendapatan sebesar Rp20.081,18 Miliar.
Kemudian, realisasi belanja provinsi,
kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp11.042,41 Miliar atau
52,53% dari total anggaran belanja Rp21.021,07 Miliar. Sementara itu, realisasi
pendapatan provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,44% dan realisasi belanjanya
mencapai 50,17%.
Jika dirinci, untuk realisasi belanja
pemerintah kabupaten Sigi sebesar 73,75%; pemerintah kabupaten Banggai
Kepulauan: 69,40%; pemerintah kota Palu: 66,12%; dan pemerintah kabupaten Tojo
Una-Una: 65,11%. Berikutnya, untuk pemerintah kabupaten Sigi: 65,24; pemerintah
kabupaten Banggai: 58,56%; pemerintah kabupaten Parigi Moutong: 56,27;
pemerintah kabupaten Donggala: 55,49%; dan pemerintah kabupaten Banggai
Kepulauan adalah sebesar 55,48%.
Berdasarkan data tersebut, Fatoni
mendorong, agar pemerintah setempat terus mencoba berbagai strategi untuk
percepatan realisasi APBD seperti dengan melakukan lelang dini dan pelatihan
pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatkan kapasitas SDM.
“Penguatan leadership, percepatan penyelesaian administrasi, sinergi dan konsistensi adalah kunci dalam melaksanakan fungsi dan tugas guna menekan laju inflas
Komentar
Posting Komentar