ZUMI ZOLA KEMBALI DIPERIKSA KPK

                    

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Terpidana itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ketuk palu rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

 

Zumi Zola sebelumnya menghirup udara bebas setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pada Selasa (6/9) dengan bebas bersyarat.

 

"Saksi didalami pengetahuan saksi mengenai adanya perintah terkait penyiapan uang yang diberikan kepada para anggota DPRD Jambi untuk pengesahan anggaran APBD Jambi saat itu," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan diterima, Rabu (28/9).

 

Namun terkait detil dari kasus ini Ali belum mau membeberkan lebih lanjut pihak-pihak yang dijerat dalam kasus yang membuat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola divonis 6 tahun penjara ini.

 

"Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup," kata Ali.

 

Ali mengatakan, belum diungkapnya para tersangka baru ini lantaran tim penyidik masih membutuhkan waktu mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk menguatkan sangkaan.

 

"Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik di antaranya melalui pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sedang berjalan," jelas Ali.

 

Ali berjanji pihaknya akan terbuka dengan menyampaikan setiap informasi terbaru dalam pengembangan perkara ini. Keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan. Ali memastikan perkara ini akan terus dikembangkan.

 

"Perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke Pengadilan Tipikor," Ali menandaskan.

 

Selain Zumi, tim penyidik juga akan memeriksa saksi lainnya di Polda Jambi. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra, PNS/Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas PUPR Propinsi Jambi Hendri Eriadi, PNS/Mantan Kepala DInas PU Jambi/Staf Pelaksana pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi Dody Irawan.

 

Kemudian PNS/PPTK Dinas PUPR Provinsi Jambi Edi Damhuri, Kabid. Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Prov. Jambi (Mantan Kabid Sumber Daya Air) Edy Fernando, Direktur PT Athar Graha Persada Muhammad Imaduddin alias IIM, Staf Logistik PT Athar Graha Persada Basri, Karyawan PT Athar Graha Persada RD Sendhy Hefria Wijaya dan pihak swasta Veri Aswandi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA

Gambar
                             SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA   Proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kalijodo yang diinisiasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal segera difungsikan kembali oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.   Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, RPTRA merupakan tempat yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lintas status sosial.   Karena itu, Gilbert menyesalkan eks Gubernur Anies Baswedan yang mengganti nama program RPTRA jadi Taman Maju Bersama tapi malah tak merawat RPTRA Kalijodo sehingga terbengkalai begitu saja dalam waktu lama.   "Di ruang publik seperti RPTRA, semua sama. Sayang namanya diubah Anies, tapi terlantar (terbengkalai). Sudah waktunya RPTRA jadi ruang publik semua orang, seperti di semua kota negara maju," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (
Baca selengkapnya

Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam

Gambar
  Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam   Karena menganggap Jakpro lebih dulu melakukan pelanggaran. Sekelompok warga kampung susun bayam mengklaim apa yang menurut mereka menjadi hak dan telah dijanjikan oleh Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya Mereka memutuskan memaksa masuk kampung susun yang baru dibangun bersama kompleks Jakarta International Stadium (JIS)   Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara Muhammad Furqon yang juga termasuk di antara sekelompok warga membobol dan menghuni paksa sejumlah unit hunian di Kampung Susun Bayam.menanggapi pelaporan ke polisi oleh PT Jakarta Propertindo. Furqon merujuk janji pemberian kunci unit pada awal 2023 yang belum kunjung ditepati.   “Kalau mereka tidak mengajari (melanggar) ya kami tidak begini. Kami warga binaan ikut peraturan,” kata Furqon saat ditemui di Kampung Susun Bayam pada Kamis, 14 Desember 2023. Dia melanjut
Baca selengkapnya

BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK

Gambar
  BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023. Ia memastikan antisipasi kepadatan arus lalu lintas dan masyarakat di Pelabuhan Merak sudah disiapkan dengan baik.   "Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap," ujar Jokowi usai peninjauan, Senin (11/4/2023).   Jokowi mengatakan, pada tahun lalu terjadi berbagai permasalahan arus mudik di Jalur Cikuasa Atas dan Bawah menuju Pelabuhan Merak. Selain itu, kapasitas kapal pun juga tak mencukupi.   Karena itu, ia berharap persiapan layanan mudik pada tahun ini dilakukan dengan baik sehingga masalah-masalah tersebut tak kembali terjadi. "Kita ingat tahun lalu di
Baca selengkapnya