Pengamat : Pemerintah Tepat Naikkan Harga BBM



Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat tepat.  

 

"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya saat dikonfirmasi di Mojokerto, Jatim, Sabtu malam.  

 

Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran.  

 

"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.  

 

Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.  

 

"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19," ujarnya.

Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.  

 

"Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.  

 

Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.  

 

"Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.  

 

Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.

"Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.  

 

Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.  

 

"Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," imbuhnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI

Gambar
Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.   Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang dirangkum dari website VIVA, dugaan suap pengucuran dana di Kemenakertrans itu terkenal dengan skandal kasus ‘Kardus Durian’. Sebab, kasus tersebut mencuat karena dua pejabat di Kemnakertrans kala itu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan sejumlah uang yang dibungkus menggunakan kardus durian.   Seiring berjalannya waktu proses penyelidikan hingga penyidikan itu, digadang-gadang ada keterlibatan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, kasus korup...
Baca selengkapnya

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

Gambar
                            NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.   Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.   Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.   “Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. ...
Baca selengkapnya

HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA

Gambar
  HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA   Program "Tuku Lemah Oleh Omah" atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Khususnya 49 keluarga di Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara Kota. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di rusunawa, sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi komplek perumahan baru.   "Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa yang terkait dengan perumahan rakyat," kata Ganjar usai meninjau bantuan 49 unit rumah panel instan (ruspin) di Desa Kedungcino, Kamis (30/3/2023).   Ganjar menjelaskan, dalam program bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini, masyarakat membeli tanah dengan mengangsur selama 10 tahun. Angsurannya beragam sesuai dengan luas tanah, atau kisaran Rp400 ribuan hingga Rp600 ribuan selama 10 tah...
Baca selengkapnya