BEDA REAKSI PUBLIK ERA JOKOWI & SBY SOAL KENAIKAN HARGA BBM SUBSIDI, SIMAK SUPAYA PAHAM!



Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi terus terjadi setelah Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan BBM naik per Sabtu (3/9/2022). Terbaru, kelompok buruh di bawah komando Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi di Jakarta pada Senin, 12 September 2022.

 

Massa buruh tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak kenaikan harga BBM subsidi hingga menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Perwakilan buruh ini sempat diterima Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

 

Selain KSPSI, di kawasan Patung Kuda juga terdapat aksi demonstrasi Aliansi 1209. Mereka adalah gabungan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Isu yang mereka bawa juga soal kenaikan harga BBM subsidi.

 

Sejumlah pihak pun mengaitkan kenaikan BBM subsidi di era Presiden SBY dengan Jokowi. Berdasarkan penelusuran, SBY menaikkan BBM sebanyak 4 kali selama dua periode menjabat, sementara Jokowi menaikkan BBM sebanyak 3 kali [Jokowi habis masa jabatan Oktober 2024].

 

Setelah SBY dilantik, harga BBM jenis Premium naik dari Rp1.810 ke Rp2.400 per liter pada Maret 2005. Kemudian, BBM jenis Premium naik lagi pada Oktober 2005 ke Rp4.500, sementata solar naik Rp4.300 per liter.

 

Kenaikan ketiga terjadi jelang periode kedua SBY pada Mei 2008. Saat itu, BBM jenis Premium naik ke Rp6000 dan solar naik Rp5500 per liter. Kenaikan terakhir terjadi pada Juni 2013 yaitu Premium naik Rp6.500 dan solar naik Rp5.500 per liter.

 

Sementara itu, sejak Jokowi menjabat hingga saat ini, BBM sudah naik sebanyak 3 kali. Pertama, pada 18 November 2014. Saat itu, BBM jenis Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter dan solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

 

Jokowi sempat menurunkan harga BBM subsidi pada Januari 2015, yaitu Premium menjadi Rp7.600 per liter dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Kemudian, Jokowi mulai memberlakukan dua harga 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI

Gambar
Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.   Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang dirangkum dari website VIVA, dugaan suap pengucuran dana di Kemenakertrans itu terkenal dengan skandal kasus ‘Kardus Durian’. Sebab, kasus tersebut mencuat karena dua pejabat di Kemnakertrans kala itu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan sejumlah uang yang dibungkus menggunakan kardus durian.   Seiring berjalannya waktu proses penyelidikan hingga penyidikan itu, digadang-gadang ada keterlibatan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, kasus korup...
Baca selengkapnya

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

Gambar
                            NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.   Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.   Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.   “Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. ...
Baca selengkapnya

HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA

Gambar
  HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA   Program "Tuku Lemah Oleh Omah" atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Khususnya 49 keluarga di Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara Kota. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di rusunawa, sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi komplek perumahan baru.   "Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa yang terkait dengan perumahan rakyat," kata Ganjar usai meninjau bantuan 49 unit rumah panel instan (ruspin) di Desa Kedungcino, Kamis (30/3/2023).   Ganjar menjelaskan, dalam program bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini, masyarakat membeli tanah dengan mengangsur selama 10 tahun. Angsurannya beragam sesuai dengan luas tanah, atau kisaran Rp400 ribuan hingga Rp600 ribuan selama 10 tah...
Baca selengkapnya