43 JAKSA DITUGASKAN KAWAL KASUS OBSTRUCTION OF JUSTICE FERDY SAMBO!

 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka atas nama Ferdy Sambo dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung menunjuk 43 jaksa peneliti di kasus obstruction of justice atau dugaan penghalangan atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

 

"Untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana, Jampidum Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16)," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

 

Diketahui Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik.

 

 

Ferdy Sambo disangkakan Pasal 49 jo. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Diketahui, ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Berikut ini daftarnya:

 

1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri

2. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri

3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri

4. Kompol Baiquni Wibowo selaku mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

5. Kompol Chuck Putranto selaku mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

6. AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri

7. Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri

 

Sementara itu, AKBP Agus Nurpatria, Kompol Chuck dan Kompol Baiquni sudah mendapat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas hasil putusan sidang kode etik. Ketiganya juga mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Terbaru, ada AKBP Jerry Raymond Siagian, juga disanksi pemberhentian tidak hormat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI

Gambar
Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.   Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang dirangkum dari website VIVA, dugaan suap pengucuran dana di Kemenakertrans itu terkenal dengan skandal kasus ‘Kardus Durian’. Sebab, kasus tersebut mencuat karena dua pejabat di Kemnakertrans kala itu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan sejumlah uang yang dibungkus menggunakan kardus durian.   Seiring berjalannya waktu proses penyelidikan hingga penyidikan itu, digadang-gadang ada keterlibatan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, kasus korup...
Baca selengkapnya

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

Gambar
                            NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.   Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.   Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.   “Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. ...
Baca selengkapnya

HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA

Gambar
  HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA   Program "Tuku Lemah Oleh Omah" atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Khususnya 49 keluarga di Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara Kota. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di rusunawa, sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi komplek perumahan baru.   "Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa yang terkait dengan perumahan rakyat," kata Ganjar usai meninjau bantuan 49 unit rumah panel instan (ruspin) di Desa Kedungcino, Kamis (30/3/2023).   Ganjar menjelaskan, dalam program bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini, masyarakat membeli tanah dengan mengangsur selama 10 tahun. Angsurannya beragam sesuai dengan luas tanah, atau kisaran Rp400 ribuan hingga Rp600 ribuan selama 10 tah...
Baca selengkapnya