KETUA MPR RI AKUI PPHN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PROYEK IKN


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengakui bahwa pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN salah satunya untuk menjamin keberlangsungan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

"Kalau dikatakan apakah ini terkait dengan IKN, iya salah satunya, serta proyek strategis nasional lainnya. Kan kita sudah sepakat ibu kota dipindahkan ke Nusantara, sehingga kita sebagai bangsa harus bisa mewujudkan hal tersebut. Tidak boleh ada proyek-proyek mangkrak ke depan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 15 Agustus 2022.

 

Pembangunan IKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Aturan tersebut, menurut Bamsoet, rawan digagalkan melalui judicial review. Selain itu, pengganti Jokowi nantinya bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menghentikan pembangunan IKN.

 

Sementara dalam road map yang telah dibuat, pembangunan IKN setidaknya membutuhkan waktu 15-20 tahun. Artinya, pembangunan ini setidaknya bakal diteruskan hingga empat periode kepresidenan.

 

Untuk menjamin keberlanjutan proyek IKN, kata Bamsoet, maka pihaknya bakal memasukkan IKN ke dalam PPHN agar tetap bisa berlanjut. "Dengan PPHN ini dikunci agar suatu ketentuan tidak bisa ditorpedo oleh Perpu, siapa pun nanti pemimpin yang akan datang," tuturnya.

 

Kepastian hukum, ujar Bamsoet, juga dibutuhkan oleh para investor-investor yang akan menanamkan duitnya di IKN.

 

Perkembangan soal PPHN akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus mendatang. Pembahasan terakhir, ujar Bamsoet, rapat gabungan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD telah menyetujui pembentukan panitia ad hoc PPHN.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI

Gambar
Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.   Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang dirangkum dari website VIVA, dugaan suap pengucuran dana di Kemenakertrans itu terkenal dengan skandal kasus ‘Kardus Durian’. Sebab, kasus tersebut mencuat karena dua pejabat di Kemnakertrans kala itu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan sejumlah uang yang dibungkus menggunakan kardus durian.   Seiring berjalannya waktu proses penyelidikan hingga penyidikan itu, digadang-gadang ada keterlibatan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, kasus korup...
Baca selengkapnya

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

Gambar
                            NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.   Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.   Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.   “Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. ...
Baca selengkapnya

HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA

Gambar
  HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA   Program "Tuku Lemah Oleh Omah" atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Khususnya 49 keluarga di Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara Kota. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di rusunawa, sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi komplek perumahan baru.   "Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa yang terkait dengan perumahan rakyat," kata Ganjar usai meninjau bantuan 49 unit rumah panel instan (ruspin) di Desa Kedungcino, Kamis (30/3/2023).   Ganjar menjelaskan, dalam program bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini, masyarakat membeli tanah dengan mengangsur selama 10 tahun. Angsurannya beragam sesuai dengan luas tanah, atau kisaran Rp400 ribuan hingga Rp600 ribuan selama 10 tah...
Baca selengkapnya