PEMERINTAH SEBUT, PROYEK JALAN TRANS PAPUA AKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pemerintah melalui Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta menyatakan, pemerintah memastikan proses pembangunan Jalan Trans Papua tidak akan merampas hak-hak masyarakat adat Papua.

 

Febry mengeklaim, proyek Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akses, serta konektivitas antarwilayah.

 

“Kita akan pastikan proses pembebasan lahannya tidak menyalahi hak masyarakat adat, bahkan untuk beberapa permasalahan, KSP mendorong pemberian legal opinion oleh kejaksaan,” kata Febry dalam siaran pers, Rabu (6/7/2022).

 

Febry pun menyebut, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Papua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Hal ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan rapat koordinasi bersama kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional Kementerian PUPR di Jayapura, Rabu.

 

“Pemerintah memberikan penghargaan terhadap hak ulayat masyarakat dan prinsip pembebasan lahan di proyek ini adalah ganti untung sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” ujar Febry.

 

Ia pun berharap, jalan yang sudah terbangun dapat segera dimanaaatkan sebagai jalur logistik dari pelabuhan hingga ke daerah pegunungan Papua.

 

“KSP yang bertugas mengawal isu-isu strategis nasional menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala BPJN di Papua dan Papua Barat untuk mencari langkah-langkah strategis percepatan pembangunan jalan ini dan debottlenecking hambatan yang ada,” kata dia.

 

Adapun Jalan Trans Papua sendiri termasuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

 

Jalan nasional ini terbentang sepanjang 3.421,34 km dari Kota Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua). Jalan ini terbagi atas 2.350,72 km di Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Provinsi Papua Barat.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI

Gambar
Kasus Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut tak kunjung selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.   Berdasarkan sejumlah pemberitaan yang dirangkum dari website VIVA, dugaan suap pengucuran dana di Kemenakertrans itu terkenal dengan skandal kasus ‘Kardus Durian’. Sebab, kasus tersebut mencuat karena dua pejabat di Kemnakertrans kala itu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan sejumlah uang yang dibungkus menggunakan kardus durian.   Seiring berjalannya waktu proses penyelidikan hingga penyidikan itu, digadang-gadang ada keterlibatan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, kasus korup...
Baca selengkapnya

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

Gambar
                            NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN   Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.   Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.   Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.   “Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. ...
Baca selengkapnya

HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA

Gambar
  HEBAT! PROGRAM 'TUKU LEMAH OLEH OMAH' GANJAR MULAI DINIKMATI WARGA   Program "Tuku Lemah Oleh Omah" atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Khususnya 49 keluarga di Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara Kota. Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di rusunawa, sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi komplek perumahan baru.   "Ternyata beli tanah dapat rumah menjadi program yang menarik dan dinikmati warga. Maka ini coba kita menyelesaikan beberapa yang terkait dengan perumahan rakyat," kata Ganjar usai meninjau bantuan 49 unit rumah panel instan (ruspin) di Desa Kedungcino, Kamis (30/3/2023).   Ganjar menjelaskan, dalam program bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini, masyarakat membeli tanah dengan mengangsur selama 10 tahun. Angsurannya beragam sesuai dengan luas tanah, atau kisaran Rp400 ribuan hingga Rp600 ribuan selama 10 tah...
Baca selengkapnya