MANTAP! JOKOWI KASIH BONUS LAGI BUAT PNS

                                   

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperbarui besaran tunjangan bagi sejumlah formasi pegawai negeri sipil (PNS). Kali ini, Jokowi menaikkan tunjangan untuk polisi kehutanan dan posisi fungsional perencana.

Adapun ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 96/2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Perpres 97/2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

Dalam kedua aturan tersebut, dikatakan bahwa besaran tunjangan baru ini diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan," Tulis Perpres 96/2022.

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan," Tulis Perpres 97/2022.

Berikut besaran terbaru tunjangan Polisi Kehutanan dan Fungsional Perencana:
Tunjangan Polisi Kehutanan

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
1. Polisi Kehutanan Ahli Utama Rp 2,19 juta
2. Polisi Kehutanan Ahli Madya Rp 1,49 juta
3. Polisi Kehutanan Ahli Muda Rp 1,19 juta
4. Polisi Kehutanan Ahli Pertama Rp 540 ribu

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan
1. Polisi Kehutanan Penyelia Rp 976 ribu
2. Polisi Kehutanan Mahir Rp 540 ribu
3. Polisi Kehutanan Terampil Rp 360 ribu
4. Polisi Kehutanan Pemula Rp 300 ribu

Tunjangan Fungsional Perencana
1. Perencana Ahli Utama Rp 2,02 juta
2. Perencana Ahli Madya Rp 1,38 juta
3. Perencana Ahli Muda Rp 1,1 juta
4. Perencana Ahli Pertama Rp 540 ribu

Demikian besaran tunjangan jabatan bagi Polisi Kehutanan dan Fungsional Perencana terbaru.


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA

Gambar
                             SOAL GUNTA GANTI NAMA ANIES JAGONYA, TAPI KALO SOAL KERJA BUKAN BIDANGNYA   Proyek Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kalijodo yang diinisiasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal segera difungsikan kembali oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.   Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, RPTRA merupakan tempat yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lintas status sosial.   Karena itu, Gilbert menyesalkan eks Gubernur Anies Baswedan yang mengganti nama program RPTRA jadi Taman Maju Bersama tapi malah tak merawat RPTRA Kalijodo sehingga terbengkalai begitu saja dalam waktu lama.   "Di ruang publik seperti RPTRA, semua sama. Sayang namanya diubah Anies, tapi terlantar (terbengkalai). Sudah waktunya RPTRA jadi ruang publik semua orang, seperti di semua kota negara maju," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (
Baca selengkapnya

Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam

Gambar
  Bermodal Prasasti Gubernur Anies Sebagai Bukti Hak, Warga Bobol Kampung Susun Bayam   Karena menganggap Jakpro lebih dulu melakukan pelanggaran. Sekelompok warga kampung susun bayam mengklaim apa yang menurut mereka menjadi hak dan telah dijanjikan oleh Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya Mereka memutuskan memaksa masuk kampung susun yang baru dibangun bersama kompleks Jakarta International Stadium (JIS)   Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara Muhammad Furqon yang juga termasuk di antara sekelompok warga membobol dan menghuni paksa sejumlah unit hunian di Kampung Susun Bayam.menanggapi pelaporan ke polisi oleh PT Jakarta Propertindo. Furqon merujuk janji pemberian kunci unit pada awal 2023 yang belum kunjung ditepati.   “Kalau mereka tidak mengajari (melanggar) ya kami tidak begini. Kami warga binaan ikut peraturan,” kata Furqon saat ditemui di Kampung Susun Bayam pada Kamis, 14 Desember 2023. Dia melanjut
Baca selengkapnya

BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK

Gambar
  BARU BALIK DARI JAWA TENGAH, JOKOWI LANGSUNG TINJAU KESIAPAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi arus mudik lebaran 2023. Ia memastikan antisipasi kepadatan arus lalu lintas dan masyarakat di Pelabuhan Merak sudah disiapkan dengan baik.   "Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah pada posisi yang siap," ujar Jokowi usai peninjauan, Senin (11/4/2023).   Jokowi mengatakan, pada tahun lalu terjadi berbagai permasalahan arus mudik di Jalur Cikuasa Atas dan Bawah menuju Pelabuhan Merak. Selain itu, kapasitas kapal pun juga tak mencukupi.   Karena itu, ia berharap persiapan layanan mudik pada tahun ini dilakukan dengan baik sehingga masalah-masalah tersebut tak kembali terjadi. "Kita ingat tahun lalu di
Baca selengkapnya